PEMKAB OKU SELATAN GELAR RAKOR AKSI HAM B12, FOKUS PADA KELOMPOK RENTAN

MUARADUA – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda OKU Selatan, Joni Rafles, AP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Aksi HAM B12 Tahun 2025, bertempat di Ruang Abdi Praja, Selasa (03/11/2025).

Rakor ini digelar untuk memastikan kesiapan penyusunan laporan capaian Aksi HAM daerah sesuai ketentuan dan standar nasional, dengan menitikberatkan pada pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM terutama bagi kelompok rentan.

Kabag Hukum Setda OKU Selatan, Yusrinawati, SH., MT., menyampaikan bahwa rapat ini berfokus pada evaluasi dan sinkronisasi data antarinstansi pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna menjamin kesesuaian dan kelengkapan data pelaporan capaian HAM, termasuk pelaksanaan program dalam RANHAM seperti pemenuhan hak perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas.

Dalam arahannya, Joni Rafles menegaskan bahwa pelaporan B12 Tahun 2025 menitikberatkan pada optimalisasi data dukung capaian, penguatan sinergi antarperangkat daerah, serta implementasi program prioritas bagi kelompok rentan.

“Pelaporan harus disusun lengkap dan akurat melalui sistem pemantauan terpusat seperti aplikasi Serambi KSP. Pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaan program benar-benar menyentuh kelompok rentan, mulai dari bantuan usaha bagi perempuan kepala keluarga, layanan pendidikan inklusif, kesehatan jiwa, layanan bantuan hukum, hingga penyediaan sarana yang ramah disabilitas,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan Aksi HAM tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM Tahun 2021–2025.

“Pemerintah daerah wajib memperkuat komitmen dalam menjalankan RANHAM secara efektif dan melaporkannya secara transparan serta akuntabel,” tegasnya.

Rakor ini dihadiri oleh Kabag Hukum serta pejabat pengampu program dan pelaporan dari berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal, antara lain Bapperida, Disdik, Dinkes, Dinsos, Dishub, DPPPA PPKB, PUPR, Distransnaker, KUKMPP, PMD, Dinas Budpar, Bagian Perekonomian dan SDA, serta Kementerian Agama.

Sumber : DISKOMINFO OKU SELATAN