AUDIENSI BERSAMA BPOM PALEMBANG, STAF AHLI HARAPKAN SINERGITAS PEMDA DAN LINTAS SEKTORAL DALAM PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN DI OKU SELATAN

Muaradua (12/22) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. Arson Abadi, S.KM., M.M., Menerima Audiensi dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang, Senin (12/12/2022).

Kunjungan Kepala Balai Badan POM untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan Obat dan makanan di Kabupaten OKU Selatan, dan terkait capaian yang telah di capai dari Dinas Kesehatan maupun seluruh lintas sektor Dinas-dinas terkait terhadap peningkatan Efektifitas pengawasan obat dan makanan yang ada.

Kepala Balai Besar POM Palembang, Bapak Drs Zulkifli,Apt. menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan pihaknya dalam rangka pengawasan obat dan makanan di OKU Selatan, dan kerjasama kepada Pemerintah OKU Selatan.

Drs Zulkifli, Apt. Juga menyampaikan, bahwa di Kabupaten OKU Selatan terkait Peraturan yang harus taati bersama, terhadap tindaklanjut Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri No 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Dijelaskan bahwa di tingkat daerah telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Bupati Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan, serta Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang menginstruksikan kepada OPD di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah konkrit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayahnya masing-masing.

Dikatakan Zulkifi, Sesuai dengan amanah Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Undang-undang Otonomi Daerah bahwa sudah dijelaskan di mana tugas BPOM dan di mana tugas Pemerintah Daerah, karena kewenangan tersebut banyak terdapat di Kabupaten. Juga terkait dengan Inpres No 3 Tahun 2017 bahwa Pengawasan Obat dan Makanan bukan hanya tugas BPOM, melainkan terdapat tugas Pemerintah Daerah.

Zulkifli berharap kepada pimpinan OPD, mari bersama melaksanakan tugas dan fungsi, yang tidak hanya dilaksanakan dinas kesehatan melainkan semua lintas sektor harus bertanggungjawab terhadap obat dan makanan yang ada di OKU Selatan. Dan apa yang telah di lakukan OKU Selatan terhadap pembinaan obat dan makanan yang telah di tetapkan fungsi-fungsinya. Berkaitan dengan hal tersebut mari kita samakan persepsi kita terhadap peningkatan obat dan makanan yang lebih baik di OKU Selatan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik OKU Selatan Arson Abadi, S KM., M.M. dalam sambutannya mengatakan bahwa sistem pengawasan obat dan makanan bersifat luas dan berlapis yang melibatkan berbagai elemen pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di lingkungan masyarakatnya.

“Pengawasan obat dan makanan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan namun juga dilakukan oleh lintas sektor terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan.

Stap Ahli juga berharap kegiatan audiensi terhadap evaluasi peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan ini, dapat menjadi momentum yang baik untuk menumbuhkan komitmen dan meningkatkan koordinasi secara sinergis dan continu antara Pemerintah Daerah dan lintas sektor dalam meningkatkan keamanan pangan di OKU Selatan.

Bertempat di Ruang Rapat Sekda, turut hadir dalam kesempatan ini Kadinkes, Kadin Koperindag, Kadin PMPTSP, Kepala Bappeda Litbang, Kadin LH, Kadin PPKB PPPA, Kadiskanak, Kadin SatPol PP, Kadisdik, Kadin Kominfo, dan Kabag Ekonomi.

Sumber:  Diskominfo OKU Selatan