RAPAT KOORDINASI PEMENUHAN DATA MCSP, INSPEKTORAT OKU SELATAN PERKUAT UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

MUARADUA – Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi yang terintegrasi, Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) menggelar Rapat Koordinasi Pemenuhan Data Monitoring Center for Prevention (MCSP) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten OKU Selatan, Senin (29/06/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Inspektur Kabupaten OKU Selatan dan diikuti oleh para Pejabat Eselon III yang membidangi pemenuhan data pendukung MCSP dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Adapun OPD yang hadir dalam kegiatan ini meliputi Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh data dan dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian MCSP dapat dipenuhi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya pencegahan korupsi di Kabupaten OKU Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Kabupaten OKU Selatan menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi setiap indikator MCSP sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat terus meningkatkan kolaborasi dan kesungguhan dalam memenuhi data dukung MCSP sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dapat semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.