PEMKAB OKU SELATAN DUKUNG PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KPK

MUARADUA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) yang diwakili oleh Inspektur, Dinas Kominfo, dan Dinas PMD mengikuti Bimbingan Teknis Perluasan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 secara daring dari Ruang Vidcon Dinas Kominfo OKU Selatan, Rabu (24/06/2026).

Bimtek ini juga diikuti oleh para Kepala Desa di Kabupaten OKU Selatan secara daring. Hal ini juga menjadi komitmen dari Pemkab OKU Selatan dalam mendukung program ini.

Program Desa Antikorupsi merupakan langkah strategis yang dilakukan KPK untuk menyebarluaskan nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi hingga ke tingkat desa, terutama dalam pengelolaan dana desa.

Salah satu narasumber dari perwakilan KPK secara daring menegaskan bahwa prilaku koruptif ini berdampak pada Pembangunan hingga kemiskinan khususnya di desa. Untuk itu, hal ini perlu diberantas.

Melalui perluasan Desa Antikorupsi, KPK berharap dapat meminimalkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terjerat tindak pidana korupsi, sekaligus mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

KPK merinci 18 indikator agar kepala desa dan perangkat desa itu lebih aware terhadap pengelolaan dana desa. 18 indikator ini dibagi dalam lima komponen utama, yakni tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Kelima komponen ini menjadi fondasi dalam membangun desa yang berintegritas dan berdaya tahan terhadap praktik korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi ini sejalan dengan yang dilaksanakan oleh Bupati OKU Selatan. Yang mana hampir dalam setiap kesempatan, Bupati Abusama, SH., mengingatkan jajaran pemerintah Kabupaten OKU Selatan agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan transparan, di samping memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.