DUKUNG GROUND CHECKING PELANGGAN PLN DAN PBI JKN, SEKDA OKU SELATAN BERHARAP KEGIATAN HASILKAN DATA YANG AKURAT

MUARADUA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), H. M. Rahmattullah S.STP., MM., menerima kedatangan Kepala BPS Kabupaten OKU Selatan dan Kepala PLN OKU Selatan dalam rangka Audiensi Terkait Ground Check (GC) Pelanggan PLN dan PBI JKN di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Selasa (17/03/2026).

Kepala BPS OKU Selatan, Rival Abdul Jabar, S.ST., M.SI., dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa kegiatan Ground Check ini merupakan implementasi dari instruksi presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Yang mana pada Ground Check ini BPS berkolaborasi dengan PT PLN melaksanakan pemeriksaan pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BPS juga berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan GC PBI JKN.

Dijelaskannya bahwa dalam kegiatan ini, pihak BPS memfasilitasi beberapa hal termasuk aplikasi yang penggunaannya telah dilakukan pelatihan kepada petugas PLN beberapa waktu lalu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rival mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah agar dapat mengeluarkan instruksi ataupun edaran terkait pengawalan ataupun dukungan hingga ke pemerintah desa sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar sehingga data yang dihasilkan juga akurat dan terpercaya.

“GC Pelanggan PLN dilakukan oleh Petugas Billman/Biller dalam jangka waktu Maret – Agustus 2026, dan GC PBI JKN dilakukan oleh petugas Pendamping PKH Kemensos RI dalam jangka waktu 1 – 30 April 2026,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah, H. M. Rahmattullah, S.STP., MM., mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah pada prinsipnya sangat mendukung kegiatan ini agar dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, Sekda menginstruksikan agar OPD-OPD terkait dapat langsung bergerak ataupun melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan untuk mendukung kegiatan GC ini.

Sekda menilai, kegiatan ini memang sangat memerlukan peran dari Pemerintah Kecamatan hingga Desa, karena pada dasarnya para kades ataupun camat ini yang mengetahui kondisi di wilayah masing-masing.

Untuk itu, kata Sekda agar para petugas ini dapat berkoodinasi dengan pemerintah setempat sehingga program mengenai kesejahteraan sosial dari Pemerintah dapat tepat sasaran. “Kita harapkan pendataan ini berjalan dengan baik dan lancar, seoptimal mungkin sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Jadi pemerintah mengeluarkan anggaran tidak sia-sia, karena memang diterima oleh orang yang betul-betul berhak menerima,” jelas Sekda.

Sekda menilai, GC ataupun pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk memvalidasi data aktual ataupun kondisi terbaru yang ada. Pasalnya, kondisi perekonomian Masyarakat bisa berubah-ubah. “Mungkin yang dulunya sebagai penerima manfaat, sekarang kondisi perekonomiannya sudah makin membaik berkat doa dan usaha yang dilakukan. Kita tentu sangat mengharapkan agar program-program pemerintah ini dapat tepat sasaran,” tegasnya.

Sekda juga mengimbau agar Masyarakat dapat menerima kedatangan petugas di lapangan dengan baik, serta menyampaikan informasi yang baik dan benar guna mendukung kegiatan ini.

Turut hadir dalam audiensi ini Kepala Bapperida, Kadinsos, Kadin PMD, Kadin Kominfo, Ketua Tim Pendamping PKH.