BAPPERIDA OKU SELATAN GELAR RAPAT EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

MUARADUA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Pemantauan dan Evaluasi Program Bantuan Usaha, Pelatihan Usaha, serta Penguatan Kemitraan Bisnis bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Jumat (28/11/2025), bertempat di Ruang Rapat Bapperida OKU Selatan.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida OKU Selatan, Zulkhaidir Syah, SE, ini dihadiri oleh perwakilan berbagai perangkat daerah, antara lain BPKAD, Dinas Sosial, Dinas PPPA PPKB, Dinas PMD, Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM, Ketahanan Pangan, serta Bagian Hukum Setda OKU Selatan.

Dalam pembukaannya, Zulkhaidir menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bapperida OKU Selatan ke Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta bersama Ibu Yusmarni. Pada pertemuan tersebut, hanya beberapa daerah yang diundang untuk pendalaman, termasuk OKU Selatan, Lahat, dan OKU Timur—tiga wilayah yang memiliki nilai capaian Aksi HAM terendah di Sumatera Selatan.

“Permasalahan kita adalah nilai aksi HAM yang masih berada di posisi juru kunci dari 17 kabupaten/kota. Melalui rapat ini, kita berharap OKU Selatan tidak lagi menjadi juru kunci pada pengisian Form B12,” tegasnya.

Zulkhaidir menekankan bahwa sejumlah perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pemenuhan indikator Aksi 1 B12, terutama yang berkaitan dengan:
– Pemberdayaan dan perlindungan perempuan (Dinas PPPA PPKB),
– Pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi),
– Penguatan ketahanan pangan,
– serta dukungan usaha melalui Dinas Koperasi dan UKM.

Ia meminta agar seluruh perangkat daerah memastikan data penerima manfaat, capaian program, hingga keberhasilan usaha dapat disusun dengan lebih akurat dan terukur.

Mengakhiri rapat, Zulkhaidir menegaskan bahwa peningkatan kualitas laporan dan koordinasi antarperangkat daerah merupakan kunci untuk memperbaiki nilai Aksi HAM OKU Selatan, sekaligus memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan kepala keluarga benar-benar memberikan dampak nyata.

“Dengan persiapan yang matang, kita berharap OKU Selatan tidak lagi berada di posisi terbawah. Mari kita bekerja cepat, tepat, dan terukur untuk meningkatkan capaian Aksi HAM daerah,” ujarnya.

Rapat ini juga sekaligus pelaksanaan undangan resmi Bapperida OKU Selatan terkait pemenuhan Pelaporan Aksi HAM B12 Tahun 2025.

Sumber : DISKOMINFO OKU SELATAN