BAPENDA OKU SELATAN GELAR PAPARAN LAPORAN PENDAHULUAN KEGIATAN PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN MUARADUA DAN BUAY RAWAN OLEH TIM UNIVERSITAS INDONESIA

Muaradua (14/03) Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Paparan Laporan Pendahuluan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Rawan oleh Tim dari Universitas Indonesia, Selasa (14/03/2023).

Bertempat di Ruang Rapat Terbatas Bupati OKU Selatan, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda OKU Selatan Drs. H. Herman Azedi, SKM.,M.M. dan turut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten OKU Selatan Windya Alhadipuro, S.E. Kepala Bapeda OKU Selatan Drs.Linkulin, Para Kepala OPD, Camat Muaradua dan Camat Buay Rawan.

 

 

PBB-P2 sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta hasil penerimaan dari PBB-P2 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud diperlukan adanya penggalian potensi melalui kegiatan pemetaan dan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 yang belum terdata/ terbaru.

Dalam Laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan Drs. Linkulin., M.M. menyampaikan bahwa dalam menciptakan Pajak Bumi dan Bangunan yang berkeadilan melalui kegiatan pendataan Objek Pajak PBB Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023. Yang mana seperti diketahui Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor pajak harus terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan pembangunan daerah dan untuk menunjang hasil tersebut diperlukan basis data yang lengkap, valid dan mutakhir.

“‘Dengan perkembangan pembangunan kota yang tinggi tidak seiring dengan meningkatnya pemasukan pendapatan daerah, data objek pajak yang tidak ter update berimplikasi terhadap penerimaan pajak daerah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan basisdata tidak sinkron antara tabular dengan data spasial (Peta Objek Pajak), maka perlu dilakukan kegiatan pemetaan dan pemutakhiran PBB-P2 khususnya di Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Rawan,” jelas Kepala Bapenda.

Dalam Pendataan dan Pemetaan ini digunakan metode Sosialisasi dan Pemetaan Partisipatif yang mana untuk pemetaan batas desa yang melibatkan Kepala Desa dan Kepala Dusun. Untuk survei pemetaan NOP dan dan Pendataan S-POP/L-SPOP berbasis aplikasi cloud mapping. Sedangkan, Penetapan Zona Nilai Tanah berdasarkan Pengumpulan informasi harga pasar atas objek jual beli tanah dan bangunan.

Asisten III dalam arahannya menyampaikan, untuk seluruh pihak terkait agar dapat mendukung dan memfasilitasi baik dari Perangkat Kecamatan maupun Perangkat Desa agar dapat mensosialisasikan kegiatan survei pendataan PBB kepada masyarakat umum. Dan menginformasikan kepada warga untuk menyiapkan SPT, PBB, KK, KTP, dan Bukti Kepemilikan Objek Pajak dan menunjukan kepada petugas survei saat didatangi.

“Perangkat Desa dan Dusun harus memberikan pendampingan kepada petugas survei di lapangan, untuk memberikan informasi terkait objek pajak yang didatangi,” ungkap Asisten III.

Sumber: Diskominfo OKU Selatan