BPK RI Provinsi Sumsel Rekonsiliasi Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2016

portal
By portal February 28, 2017 19:08

BPK RI Provinsi Sumsel Rekonsiliasi Dana Partai Politik Tahun Anggaran 2016

MUARADUA 22/02/17. BPK RI Provinsi Sumatera Selatan turun langsung untuk menangani untuk merekonsiliasi Dana Partai Tahun anggaran 2016. Rapat yang di laksanakan di Ruang Rapat Asisten II Pemkab OKU Selatan di pimpin langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi M Rahmatullah S.STP dan di dampingi langsung oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas M Yamin. Acara tersebut di hadiri langsung oleh Partai Politik Yang ada di Kabuoaten OKU Selatan.

Suvervisor Tim BPK RI Prov Sum Sel mengatakan, Tujuan kami ini tidak lain akan menguji apakah Dana yang di salurkan okeh Pemerintah Daerah ke Partai Politik sudah benar dan sesuai jumlah bantuannya, dan kami akan memahami dan menguji keabsahan bukti pendukung yang di lampirkan dalam pertanggung jawaban oleh partai politik tersebut, akan di uji kepatuhan dari partai politik dalam menggunakan dana partai politik tersebut, dan akan kami uji serta kami pahami setelah kami menerima laporan dan pertanggung jawaban dari partai politik tersebut.

Kami mengharapkan dalam waktu dekat secepatnya bisa untuk menyelesaikan berkas sebagai bahan laporan kepada kami, kita persentasi Managemen dari partai tersebut, karena sudah menjadi kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam waktu satu (1) bulan Tahun anggaran berakhir dan tidak lebih dari /31 Januari, sebelum tim kami pulang, laporan tersebut harus sudah kami terima , jika lewat dari tanggal yang sudah di tentukan maka partai politik harus menyerahkan langsung ke Palembang, jika laporan pertanggung jawaban tersebut belum kami periksa, maka partai politik tersebut belum bisa menerima Dana di tahun 2017 atau di tunda untuk sementara sampai laporan tersebut selesai. Seandainya telah terjadi pergantian ketua partai atau Bendahara di tahun yang lalu itu tidak jadi masalah yang terpenting laporan pertanggung jawaban yang mencukupi sesuai dengan format Peraturan dalam Negeri No 44 Tahun 2014, dana yang di pakai oleh ketua yang Lama harus di buat laporan , bukan berarti ketua yang lama juga lepas tangan, jika nanti menemukan kesulitan dalam penyelesaian berkas dapat berkoordinasi dengan Kantor Kesbang Pol dan Linmas.

Selain itu Asisten II Bidang Ekonomi M Rahmatullah S.STP juga menambahkan “kami mengharapkan baik ketua yang lama maupun yang baru tetap berkoordinasi demi kelancaran administrasi, memang yang akan kami terima berhadapan secara administrasi tetap ketua yang baru, apabila nanti ada masalah di dalamnya kami akan kami akan memanggil ketua yang lama, secara tehnis silahkan berhubungan langsung dengan Kesbangpol dan Linmas demi kelancaran administrasi, karena secara aturan kaki menghimbau kepada partai politik tidak mesti menunggu tahun anggaran berakhir untuk menyelesaikan berkas berkas tersebut, jikalau memang sebelum tahun anggaran berakhir berkas laporan sudah selesai secara administrasi akan secepatnya akan di periksa oleh BPK dan akan di serahkan langsung kepada Bupati melalui Kesbangpol dan Linmas”

Sumber : Bagian Humas dan Protokol Kabupaten OKU Selatan.

portal
By portal February 28, 2017 19:08