LPSE OKU SELATAN BERHASIL KANTONGI 12 STANDAR DARI 17 STANDAR YG WAJIB DIPENUHI OLEH LPSE SELURUH INDONESIA

peye
By peye March 8, 2019 09:54

LPSE OKU SELATAN BERHASIL KANTONGI 12 STANDAR DARI 17 STANDAR YG WAJIB DIPENUHI OLEH LPSE SELURUH INDONESIA

Berdasarkan monitoring dan evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia selaku Lembaga Pemerintah yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tata kelola seluruh pengadaan terkait barang dan jasa bagi Pemerintah Pusat dan Daerah telah selesai menelaah Proses Pengajuaan Standarisasi yang diajukan Oleh LPSE seluruh Indonesia yang berlangsung mulai Bulan September 2018 s.d. Desember 2018. Salah satu LPSE yang mengajukan Standarisasi adalah LPSE Kab. Ogan Komering Ulu Selatan yang di bernaung di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ogan Komering Ulu Selatan. LPSE Kab. OKU Selatan berdasarkan keputusan LKPP RI berhasil memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditentukan untuk memperoleh 12 Standard dari 17 Standar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 09 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mana wajib diterapkan oleh Seluruh LPSE di seluruh Indonesia jika ingin menyelenggarakan Lelang Elektronik secara mandiri di daerah masing-masing.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan setelah melalui berbagai proses berhasil meloloskan 12 Standar, tinggal 5 standar yang harus kita penuhi untuk melengkapi 12 Standar yang sudah kita pegang. Adapun Standar yang berhasil kita penuhi adalah Kebijakan Layanan LPSE, Organisasi Layanan LPSE, Pengelolaan Aset LPSE, Tata Cara Pengelolaan Resiko LPSE, Pengelolaan Gangguan / Permasalahan dan Permintaan Layanan LPSE, Pengelolaan Perubahan dan Rilis LPSE, Pengelolaan Kapasitas LPSE, Serah Terima Pekerjaan dan Aset, Pengelolaan Anggaran LPSE, Pengelolaan Pendukung Layanan LPSE, Pengelola Hubungan dengan Pengguna Layanan LPSE, dan Daftar Regulasi dan Software LPSE,” Ucap Sekretaris Daerah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, H. Romzi, S.E., M.Si. yang di dampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika saat ditemui di Ruang Kerja Sekda.

Standar LPSE sesuai dengan Perka LKPP No. 09 Tahun 2015 terdiri dari 17 Layanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tujuan diterbitkan aturan ini adalah untuk meningkatkan layanan serta profesionalisme kerja yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah yang diberikan amanah untuk mengelola Sistem dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pencapaian 12 dari 17 Standar ini adalah prestasi kerja yang berhasil ditorehkan oleh LPSE OKU Selatan / Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikomandoi oleh Firman Bastari, S.STP., M.Si. karena hingga saat ini, hanya beberapa LPSE di Kabupaten di Sumatera Selatan yang berhasil mendapatkan Standar hingg lebih dari 10 Standar. Bahkan untuk seluruh Indonsia, tidak sampai 200 LPSE yang telah berhasil memiliki lebih dari 10 Standar dari 600 Lebih LPSE yang ada dari mulai sabang sampai merauke,” Lanjut Sekda yang juga diamini oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, sesuai dengan arahan dari LKPP RI terkait dengan Standarisasi yang sudah diperoleh, akan segera dilaksanakan penyerahan Sertifikat Standar kepada masing-masing LPSE penerima diseluruh Indonesia secara serentak setelah selesai dicetak. Dalam perencanaan, sertifikat ini akan dibagikan di medio Maret – April 2019. Sehingga dengan adanya standar ini akan meningkatkan kepercayaan dari para Pelaku Lelang bahwa mekanisme yang bekerja sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sudah ditentukan oleh aturan hukum yang ada,” Tukas Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Firman Bastari, S.STP., M.Si.

Terkait dengan sisa standar yang belum bisa dipenuhi, Sekda berharap dapat segera dipenuhi, apalagi nantinya dalam waktu dekat akan dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan gabungan antara LPSE dan Kantor Layanan Pengadaan OKU Selatan, yang mana satuan kerja ini dibentuk secara khusus untuk mengelola sistem dan pelaksanaan metode lelang agar efektif dan efisien sehingga pelaksanaan semua pekerjaan hasil lelang dapat dilaksanakan lebih cepat lagi karena semua urusan sudah berada dalam satu unit kerja. Pembentukan UKPBJ ini sendiri sebagai implementasi pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

peye
By peye March 8, 2019 09:54

BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKU SELATAN

PETA OKU SELATAN

PRAKIRAAN CUACA

Muaradua
19 March, 2019, 5:30 pm
 

Berawan
29°C
flik: 31°C
barr: 1010 mb
winds: 3 m/s SSB
matahari terbit: 6:08 am
matahari tenggelam: 6:15 pm
Ramalan 19 March, 2019
siang
 

Berawan
30°C
winds: 2 m/s SB
malam
 

Sebagian berawan
20°C
winds: 1 m/s B
More forecast...